Dampak Naikkan Harga BBM, Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintahan Presiden Jokowi Menurun

LAJUPANTURA.COM - Berdasarkan hasil survei Charta Politika, tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena 69% publik tidak setuju dengan keputusan Presiden Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Charta Politika mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah kini berada di angka 63,5% dan tingkat ketidakpuasan berada pada angka 34,3%. Jika dilihat dari tren, terdapat penurunan terhadap tingkat kepuasan kinerja Pemerintah dibandingkan survei pada bulan Juni lalu.

Lembaga Charta Politika melakukan survei ini pada 6-13 September 2022, melalui wawancara tatap muka langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden yang tersebar di 34 Provinsi.

Baca Juga: Genjot Permintaan Listrik PLN, Pemerintah Rencanakan Konversi Elpiji 3 Kg ke Kompor Listrik

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat alias multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,82% pada tingkat kepercayaan 95%.

“Tingkat kepuasan di Juni 2022 sebesar 68,4% dan tingkat ketidakpuasan di Juni 2022 sebesar 30%,” Ungkap Dokumen Charta Politika.

Mayoritas responden dalam survei Charta Politika menyatakan tidak setuju alasan pemerintah menaikkan harga BBM demi mengurangi beban keuangan negara karena kondisi ekonomi global yang terus mengerek harga minyak dunia. Karena hal ini, beban keuangan negara semakin tinggi dan membengkak.

Baca Juga: Delapan Kampus UIN masuk 50 Universitas Islam terbaik di dunia

“Sebanyak 69 responden tidak setuju dengan kenaikan harga BBM,” demikian hasil survei Charta Politik.

Senada dengan survei Charta Politika, Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga menyebut jika pemerintah harus menerima kenyataan respon negatif akibat menaikkan harga BBM. Penilaian masyarakat terhadap pemerintah disebut turun akibat kebijakan ini.

“Saya kira risiko itu harus diambil oleh pemimpin, presiden. Approval rating turun, tapi itu semacam pil pahit yang harus diterima,” kata Djayadi Hanan, Direktur LSI.

Baca Juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar Pranowo Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan

Djayadi berpendapat jika kenaikan harga BBM oleh pemerintah merupakan keputusan yang berat. Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah adalah mundur satu langkah untuk maju 10 langkah.

“Yang lebih dipikirkan adalah bagaimana caranya agar masyarakat tetap bisa daya belinya tidak turun terlalu jauh, tapi APBN tidak mengalami kesulitan yang menimbulkan kita tidak bisa menjalankan program-program kenegaraan yang lebih jauh,” imbuh Djayadi.